Page 55 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019
P. 55
Title PEMERINTAH HARUS TERLIBAT DALAM SISTEM PENGUPAHAN KE DEPAN
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 18 Desember 2019
https://www.beritasatu.com/ekonomi/591273/pemerintah-harus-terlibat-da lam-sistem-
Page/URL
pengupahan-ke-depan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah dan pemerintah daerah harus terlibat dalam sistem pengupahan ke
depan yang keluarkan anggaran dari APBN dan APBD. Selain itu, jaminan sosial
yaitu dari sisi pembiayaan kebutuhan pekerja dan keluarganya.
"Peran pemerintah dan jaminan sosial yang bersinergi dengan pendapatan pekerja
yang diterima dari pengusaha akan meningkatkan daya beli pekerja," kata Sekjen
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, dalam siaran persnya,
Rabu (18/12/2019).
Menurut Timboel, memperkuat jaminan sosial dengan membenahi regulasi jaminan
sosial merupakan bagian yang harus dilakukan pemerintah juga dalam UU Cipta
Lapangan Kerja.
Dikatakan, harus dipastikan proteksi jaminan sosial terus melekat pada pekerja
meskipun pekerja tersebut mengalami PHK. "Pekerja yang mengalami PHK bisa
terus membayar iuran Jaminan Pensiun walaupun tidak memiliki pemberi kerja lagi
agar syarat mengiur minimal 15 tahun bisa terus dilanjutkan," kata dia.
Demikian juga dengan JKK dan JKm serta JHT bisa tetap dibuka kepesertaannya
dengan iuran seperti pada saat bekerja agar manfaatnya tidak berkurang.
d
Menurut Timboel, pemerintah harus terus mengembangkan program dan manfaat
jaminan sosial khususnya ketenagakerjaan sehingga dana kelolaan BPJamsostek
yang akan mencapai Rp 500 triliun benar-benar diabdikan untuk kesejahteraan
pekerja Indonesia.
Ia mengatakan, pemerintah harus juga memperbaharui UU Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dengan mengikutsertakan UU SJSN sebagai bagian dari Omnibus
Law di UU Cipta Lapangan Kerja. "Dari 71 UU yang disisir dalam UU Cipta Lapangan
Kerja UU SJSN tidak diikutkan, hanya UU BPJS saja yang disasar," kata dia.
Timboel berharap, UU Cipta Lapangan Kerja benar-benar bisa membuka lapangan
kerja yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja kita baik formal
maupun informal beserta keluarganya, bukan untuk sekadar memberi "karpet
merah" kepada investor yang ternyata investornya pun enggan datang ke Republik
kita ini.
Ia mengatakan, rencana pemerintah membuat UU Cipta Lapangan Kerja terus
Page 54 of 118.
