Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019

berkualitas, tidak hanya membuka lapangan kerja tetapi kualitas SDM dan kualitas
hidup pekerja/buruh dan keluarganya juga bisa dipastikan meningkat.

Jangan juga seperti proses pembuatan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang pada waktu itu pemerintah menjanjikan akan ada
pembukaan lapangan kerja dan hubungan industrial akan harmonis dengan
hadirnya UU Nomor 13 tersebut, tetapi faktanya investasi tidak tumbuh dengan
signifikan dan hubungan industrial tidak lebih baik.

Terobosan Solusi

Kalangan pekerja/buruh dan SP/SB tentunya mendukung pemerintah untuk
membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi dan yang berkualitas. Dengan
berdasar pada amanat Konstitusi Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara
Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
maka Pemerintah memang berkewajiban menyediakan lapangan kerja tersebut.

Terkait dengan beberapa pasal yang akan disasar oleh UU Cipta Lapangan Kerja
seperti tentang PHK, pesangon, jaminan sosial, perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT), outsourcing dan pengupahan, Timboel berharap pembicaraan pasal-pasal
ini bisa dilakukan secara lebih terbuka dan bisa diakses oleh seluruh SP/SB dan
pekerja/buruh, tidak lagi mengulangi proses pembuatan UU Nomor 13 Tahun 2003
yang hanya diserahkan kepada tim kecil dan tidak terbuka.

Masalah PHK, pesangon, PKWT, outsourcing dan pengupahan yang merupakan isu-
isu krusial dalam hubungan industrial harus bisa dicarikan solusi untuk seluruh
pemangku kepentingan, dengan mengkaitkannya pada program jaminan sosial.

Pesangon ke depan sudah harus masuk dalam skema jaminan sosial yang dikelola
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek), sehingga
pengusaha tidak merasa berat ketika harus membayar pesangon dan pekerja
memiliki kepastian memperolehnya.

Persoalan PKWT dan outsourcing kerap kali muncul karena di kedua sistem kerja ini
pihak pekerja tidak mendapat kepastian perlindungan ekonomi ketika mengalami
PHK. Oleh karenanya baik untuk digagas ke depan pekerja PKWT dan outsourcing
mendapatkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja yang bisa mendukung
ekonomi mereka pada saat mencari pekerjaan.

Tidak hanya perlindungan yang bersifat ekonomi tetapi juga ke depan seluruh
pekerja mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan skill pekerja dan
mendapatkan sertifikasi sebagai "kail" untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih
baik lagi, yang memang tugas tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah, dan
peran Pemerintah lainnya untuk mempertemukan SDM yang ada dengan kebutuhan
industri.

Page 56 of 118.