Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019
P. 56
ditindaklanjuti oleh berbagai kementerian dan lembaga dengan melakukan kajian
dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui instrumen Omnibus
Law yang akan melibatkan sekitar 71 UU, UU Cipta Lapangan Kerja diyakini oleh
pemerintah akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
Dengan instrumen Omnibus Law akan dibuat sebuah peraturan perundang-
undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan, dengan tujuan
untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat
menegasikan) dengan peraturan lain.
Dari 71 UU tersebut dibagi dalam 6 klaster Omnibus Law yaitu klaster, pertama,
persyaratan investasi terdiri dari 15 UU. Kedua, kegiatan usaha berbasis risiko yang
terdiri perizinan dasar seperti lokasi, lingkungan, IMB dan SLF 9 UU dan perizinan
sektor 45 UU.
Ketiga, penataan kewenangan 2 UU. Keempat, pembinaan dan pengawasan 20 UU.
Kelima, sanksi 46 UU. Keenam, pedukung ekosistem (kemudahan dan insentif 8 UU.
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu dari 71 UU
yang akan masuk di UU Cipta Lapangan Kerja, yaitu masuk dalam klaster Kegiatan
Usaha Berbasis Risiko, dan klaster Pembinaan dan Pengawasan. Oleh karenanya
beberapa pasal di UU Ketenagakerjaan akan direvisi untuk mendukung UU
Pencipataan Lapangan Kerja.
Beberapa pasal tersebut antara lain tentang PHK, pesangon, jaminan sosial, PKWT,
outsourcing dan pengupahan. Jadi nanti UU Ketenagakerjaan tetap ada, namun
beberapa pasal tidak berlaku lagi karena sudah diatur di UU Cipta Lapangan Kerja.
Kemnaker juga proaktif merespon amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut
dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti serikat pekerja/serikat buruh
(SP/SB) membicarakan beberapa pasal yang akan dimasukkan di UU Penciptaan
Lapangan Kerja.
Sudah ada pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas hal tersebut dengan
melibatkan pengurus SP/SB. Proaktif Kemnaker tersebut patut diapresiasi. Dengan
pertemuan-pertemuan tersebut diharapkan SP/SB bisa memahami tujuan hadirnya
UU Cipta Lapangan Kerja.
Tentunya dengan apresiasi perlu diberikan, ada juga masukan yang perlu
disampaikan dalam proses tersebut. Seharusnya materi pembicaraan tentang UU
Cipta Lapangan Kerja bisa lebih menggambarkan kondisi ekonomi makro dan mikro
serta masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini serta hambatan-hambatannya
dalam pembukaan lapangan kerja, dan juga pemetaan kondisi ketenagakerjaan dan
investasi di negara lain seperti Vietnam, Kamboja, dan sebagainya yang memang
menjadi kompetitor Indonesia dalam menarik investasi.
Pemerintah juga harus berusaha meyakinkan pekerja/buruh dan SP/SB bahwa UU
ini akan mampu mensejahterakan rakyat dengan pembukaan lapangan kerja yang
Page 55 of 118.
