Page 98 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019
P. 98

Title          MK GELAR SIDANG UJI MATERI UU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      18 Desember 2019
                              https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/18/mk-gelar-sidang-uji-mat eri-uu-
               Page/URL
                              perlindungan-pekerja-migran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi , JAKARTA - Mahkamah
               Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 83/PUU-XVII/2019
               terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
               Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara
               Republik Indonesia Tahun 1945.

               Sidang perkara tersebut digelar di ruang sidang pleno lantai II, gedung MK, Rabu
               (18/12/2019).

               Hakim konstitusi Manahan Sitompul memimpin sidang didampingi hakim konstitusi,
               Saldi Isra dan Enny Nurbaeningsih.

               "Sidang dalam permohonan perkara nomor 83/PUU-XVII/2019 dibuka dan
               dinyatakan terbuka untuk umum," kata Manahan Sitompul .

               Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Perusahaan
               Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Saiful Mashud, selaku pemohon uji materi,
               mengatakan pihaknya menguji materi Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan
               Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017
               tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

               "Materi yang kami pertentangan adalah bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan
               dengan Pasal 27, 28, dan 33 UUD 1945," kata dia.

               Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan
               Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dia menjelaskan, Pelaksana
               Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mendapatkan tugas
               merekrut, melatih, dan menempatkan TKI.

               Sementara itu, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
               Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja
               Migran Indonesia (P3MI) hanya diberi tugas mencari Job Order dan menempatkan.

               "P3MI dalam melaksanakan tugas dalam menjalankan fungsi bukan mengekspolitasi
               bukan menjual WNI ke luar negeri akan tetapi kami membantu lulusan SD dan SMP
               jauh di desa dan pegunungan untuk mendapatkan pekerjaan layak," kata dia.



                                                       Page 97 of 118.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103