Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 111
Title MAHFUD JELASKAN SOAL OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA. BURUH DIUTAMAKAN?
Media Name elshinta.com
Pub. Date 21 Januari 2020
https://www.elshinta.com/news/197767/2020/01/21/mahfud-jelaskan-soal-o mnibus-
Page/URL
law-cipta-lapangan-kerja-buruh-diutamakan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),
Mahfud MD menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja disusun dengan mengutamakan kepentingan rakyat atau buruh
melalui kemudahan membuka lapangan kerja.
"Jadi begini, harus dipahami dahulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan
untuk investasi, melainkan tentang cipta lapangan kerja," kata Mahfud MD di Kantor
Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/1).
Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi masih adanya aksi buruh yang
menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sejauh yang diikutinya, Mahfud
mengatakan, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja justru lebih
mengutamakan buruh, bukan investasinya. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,
terang dia, dimaksudkan agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu makin
terbuka lebar. Salah satu caranya, dengan mempermudah dan menyederhanakan
perizinan terkait dengan investasi.
"Investasi itu bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini
sering terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan
yang tumpang-tindih," jelas Mahfud.
Makanya, kata Mahfud, perlunya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk
mempermudah perizinan dalam berinvestasi
"Jadi, bukan investasinya yang ditekankan, melainkan penciptaan lapangan kerjanya
yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi," katanya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi
meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan
Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja, Senin siang.
"DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini
terhadap perlindungan," kata Ketua KSPI Said Iqbal dalam aksi di depan Gedung
MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Selain itu, Said mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya juga memberikan
perlindungan terhadap kepastian kerja, jaminan sosial, serta kepastian upah yang
dinilainya sama sekali tidak tercermin dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.
Page 110 of 152.
