Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 106
"Nah itu, disampaikan saja di dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan
dibahas, ya, belum dimulai, baru diagendakan untuk segera dibahas," katanya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi
meminta DPR untuk menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena dinilai akan
merugikan kaum buruh dan tenaga kerja.
Enam Alasan
Menurut Ketua KSPI, Said Iqbal terdapat enam alasan mengapa kaum buruh atau
pekerja menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun pemerintah. Di
antaranya dalam Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem
upah minimum.
Ia mengatakan penerapan upah per jam tersebut akan mengakibatkan upah
minimum terdegradasi bahkan hilang. "Tentunya hal itu merugikan kaum buruh dan
pekerja di Tanah Air," ucapnya.
Oleh karena itu, KSPI menolak, karena ini akan menghapuskan upah minimum,
membuat buruh kembali menjadi absolut miskin.
Selanjutnya, RUU tersebut dinilai akan mengakibatkan hilangnya pesangon.
Walaupun Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri
Ketenagakerjaan mengatakan pesangon tetap ada, namun diberikan on the top
yaitu disebut dengan tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar enam
bulan upah.
Page 105 of 152.
