Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 107

Title          SAID IQBAL : BURUH TAK DIAJAK BICARA DALAM PENYUSUNAN OMNIBUS LAW
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      21 Januari 2020
                              http://rri.co.id/post/berita/774205/nasional/said_iqbal_buruh_tak_diaj
               Page/URL
                              ak_bicara_dalam_penyusunan_omnibus_law.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative



               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyesalkan
               sikap pemerintah yang tidak melibatkan perwakilan buruh dalam penyusunan Draft
               Omnibus Law, khususnya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

               Sebab menurut dia, Satgas Omnibus Law bentukan pemerintah itu hanya didominasi
               oleh kalangan pengusaha, perwakilan pemerintah daerah, dan akademisi.

               "Ketua Satgasnya Ketua Umum KADIN, Sekretaris Satgas Ketua Umum APINDO,
               anggota Satgas 22 asosiasi pengusaha. Terus buruh ga diajak bicara," katanya
               dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Selasa (21/1/2020).

               Karena tidak melibatkan unsur buruh itulah, tekan dia, sebagaimana yang
               berkembang di media massa selama ini, Draft RUU yang dihasilkan pun tidak
               berpihak ke masyarakat luas.

               "Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja itu secara bersamaan,
               menurunkan kesejahteraan masyarakat, khususnya buruh," sesalnya.

               "Ini RUU Cipta Lapangan Kerja, kok bercitarasa pengusaha. Pembahasannya aja
               tertutup," tambahnya.

               Ditegaskan Said, karena justru berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan
               masyarakat, semua serikat buruh pun menolak omnibus law itu. Terkait itu,
               pihaknya memberi enam catatan.

               "Enam alasan menolak omnibus law itu salah satunya adalah satu menghilangkan
               standar upah minimum," ujarnya.

               Padahal selama ini, lanjutnya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
               Ketenagakerjaan telah memberi perlindungan yang cukup baik dengan aturan upah
               minimum.

               "Tapi hari ini di omnibus law memperkenalkan upah per jam. Bagaimana mungkin
               bsatu negara menerapkan dua sistem upah. Kalau upah minimum ya upah minimum
               saja. Kalau mau upah per jam, ya upah per jam," urainya.

               "Upah per jam ya harus di definisikan. Apakah upah perjam seperti di Amerika, per
               jamnya federal 7,200 dolar. Tapi di Los Angeles, 12,25 dolar per jamnya. Atau upah
               berdasarkan produktifitas seperti di beberapa negara Eropa. Harus jelas, inikan ga





                                                      Page 106 of 152.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112