Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 105

Title          RUU "OMNIBUS LAW" CIPTA LAPANGAN KERJA UTAMAKAN BURUH
               Media Name     koran-jakarta.com
               Pub. Date      21 Januari 2020
               Page/URL       http://www.koran-jakarta.com/ruu--omnibus-law--cipta-lapangan-kerja-ut amakan-buruh/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD,
               menegaskan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
               disusun dengan mengutamakan kepentingan rakyat atau buruh melalui kemudahan
               membuka lapangan kerja.

               "Jadi, harus dipahami dahulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan untuk
               investasi, melainkan tentang cipta lapangan kerja," kata Mahfud MD, di Jakarta,
               Senin (20/1).

               Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi masih adanya aksi buruh yang
               menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

               Menurut Mahfud, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja justru lebih
               mengutamakan buruh, bukan investasinya. "Omnibus law cipta lapangan kerja
               dimaksudkan agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu makin terbuka
               lebar," katanya.

               Salah satu caranya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dengan
               mempermudah dan menyederhanakan perizinan terkait dengan investasi.

               "Investasi itu bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini
               sering terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan
               yang tumpang-tindih," katanya.

               Karena itu, lanjut dia, perlunya omnibus law cipta lapangan kerja untuk
               mempermudah perizinan dalam berinvestasi "Jadi, bukan investasinya yang
               ditekankan, melainkan penciptaan lapangan kerjanya yang selama ini agak
               terhambat oleh perizinan investasi," katanya.

               Kendati demikian, kata Mahfud, pemerintah dan DPR membuka diri terhadap
               masukan dalam pembahasan omnibus law jika dirasa ada yang merugikan buruh.

               Mahfud mengatakan kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan
               sebagainya dipersilakan untuk menyampaikannya kepada pemerintah maupun DPR
               yang akan membahasnya.




                                                      Page 104 of 152.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110