Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 101
omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).
Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai
provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera
Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan,
Gorontalo.
Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun
demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi
kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.
Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan
kaum buruh. Hal ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah
minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing
(fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan
sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah
upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor
enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. "Jadi
jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," tegasnya.
Page 100 of 152.
