Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 99
"Kami menuntut agar kami dilibatkan, kalau bicara Konfederasi ada 8 (organisasi
serikat pekerja), tapi secara federasi serikat pekerja saya rasa banyak sekali, hampir
puluhan. Kami tadi diterima oleh Pimpinan DPR RI, ada Bapak Sufmi Dasco (Wakil
Ketua DPR RI). Mereka mengatakan delapan ini akan dilibatkan semua," papar
Riden.
Kata fleksibel yang dimaksud Sekjen FSPMI, Riden Hatam Aziz, pernah dicetuskan
mantan Menteri Ketenagakerjaan di era Kabinet Kerja Hanif Dhakiri. Politikus Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu selalu mengatakan salah satu permasalahan
ketenagakerjaan di Indonesia adalah ekosistemnya yang terlalu kaku, maka ia
berharap menteri selanjutnya dapat mewujudkan ekosistem kerja Indonesia menjadi
lebih fleksibel.
"Ekosistem kerja di Indonesia terlalu kaku, misalnya tentang jam kerja yaitu delapan
jam sehari dan 40 jam seminggu," kata Hanif saat Rapat Koordinasi
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (8/1/2019) silam.
Untuk itu, menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 perlu dikaji
kembali agar dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih fleksibel sehingga dapat
meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.
Namun ia memastikan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) atau pekerja kontrak tetap mendapatkan hak dan pelindungan yang sama
dengan pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Terkait isu yang beredar soal Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak dilibatkan dalam
dialog perumusan Omnibus Law itu dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan,
Menaker Ida Fauziyah menegaskan, hal itu mutlak tidak benar.
"Tentu kami mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari
unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Menaker Ida.
Page 98 of 152.
