Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 98

Title          KEKHAWATIRAN KSPI SOAL OMNIBUS LAW
               Media Name     elshinta.com
               Pub. Date      21 Januari 2020
                              https://www.elshinta.com/news/197764/2020/01/21/kekhawatiran-kspi-soal -omnibus-
               Page/URL
                              law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di
               seluruh Indonesia menyatakan kekhawatiran adanya rasionalisasi tenaga kerja
               dengan sistem fleksibel dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja.

               "Mereka menyebut fleksibel, fleksibilitas hubungan kerja. Konsekuensi dari kata
               fleksibel, artinya tidak jelas. Bagaimana tentang hak-hak pekerjanya? Itu satu
               (kekhawatiran)," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
               (FSPMI), Riden Hatam Aziz saat demo buruh di depan Kompleks Parlemen RI
               Senayan, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

               Menurut dia, dengan hubungan kerja yang fleksibel, maka sistem pengupahan akan
               dihitung per jam. "Lalu, bagaimana sistem perhitungannya?" kata Riden, dikutip
               Antara.

               Ia kemudian teringat kepada aturan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang
               ditolak oleh Serikat Pekerja karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia.

               "Apa artinya kita bekerja kalau kita miskin? Apa artinya kita bekerja kalau tidak ada
               masa depan? Buat apa kita mempekerjakan anak hingga 12 tahun bahkan 20 tahun,
               hak-haknya tidak diperhatikan ketika masuk masa bekerja," tutur Riden.

               Riden menjelaskan jika pekerja berstatus seperti itu, yang dulu pernah ditentang
               oleh Serikat Pekerja, maka pekerja akan kehilangan hak-haknya memperoleh
               kesejahteraan pekerja umumnya, yang di antaranya sebagai berikut:
               1. Upah tidak jelas
               2. Waktu bekerja tidak jelas
               3. Tidak mendapatkan tunjangan hari raya dan tunjangan kesejahteraan lainnya

               "Tapi pemerintah tetap memaksakan. Apa faktanya sekarang, Anda cek. Silakan
               tanya kepada mereka yang bekerja dengan status outsourcing," kata Riden, seraya
               menyebutkan, di antaranya ada yang berdemo di Provinsi Aceh, Sumatera Utara,
               Lampung, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, mereka semua
               turun dengan membawa isu yang sama.





                                                       Page 97 of 152.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103