Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 97
Kemarin, ribuan buruh memadati gerbang utama kompleks parlemen Senayan,
Jakarta. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan
penaikan iuran BPJS Kesehatan. Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kelompok
buruh setuju dengan percepatan investasi yang menjadi roh dari RUU tersebut.
Namun, dipastikan Said Iqbal, buruh akan melawan jika demi investasi,
kesejahteraan dan masa depan buruh dikorbankan.
"Omnibus law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan
lapangan kerja. Sebaliknya, omnibus law merupakan cara terbaik untuk
menghancurkan kesejahteraan para pekerja," ungkapnya.
Mengacu pada pernyataan Menteri Perekonomian, Menteri perindustrian, dan
Menteri Ketenagakerjaan, KSPI menyitir setidaknya ada enam hal yang diatur RUU
itu merugikan buruh. Di antaranya, omnibus law akan menghilangkan upah
minimum sehingga memengaruhi kesejahteraan buruh. Dengan kata lain, pekerja
yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu, upahnya otomatis akan di bawah
upah minimum.
Berikutnya, pihaknya menilai RUU tersebut akan mengurangi nilai pesangon. Di
samping itu, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing bebas tanpa
batas dan buruh kontrak diperluas.
Page 96 of 152.
