Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 104
Title INI ENAM ALASAN SERIKAT PEKERJA TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name elshinta.com
Pub. Date 21 Januari 2020
https://www.elshinta.com/news/197763/2020/01/21/ini-enam-alasan-serika t-pekerja-
Page/URL
tolak-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan,
terdapat enam alasan mengapa kaum buruh atau pekerja menolak Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja yang disusun pemerintah.
"Pertama dalam Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem
upah minimum," kata dia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR dan DPD
RI di Jakarta, Senin (20/1) kemarin.
Ia mengatakan, penerapan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum
terdegradasi bahkan hilang. "Tentunya hal itu merugikan kaum buruh dan pekerja di
Tanah Air," ucapnya.
"Oleh karena itu kami menolak, karena ini akan menghapuskan upah minimum,
membuat buruh kembali menjadi absolut miskin," tegas Said, seperti dikutip Antara.
Selanjutnya, RUU tersebut dinilai akan mengakibatkan hilangnya pesangon.
Meskipun Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan
mengatakan pesangon tetap ada, namun diberikan "on the top" yaitu disebut
dengan tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar enam bulan upah.
Ketiga, lanjut Said, akan terjadi penggunaan "outsourcing" atau kontrak lepas dan
karyawan kontrak yang masih dan semena-mena. Hal itu dikarenakan dalam RUU
Cipta Lapangan Kerja dikatakan boleh semua jenis pekerjaan dilakukan kontrak dan
bisa dikontrak lepaskan. Padahal, di Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan
untuk kontrak lepas dibatasi lima jenis pekerjaan saja, yaitu petugas kebersihan,
katering, supir, sekuriti, dan jasa penunjang.
"Poin yang keempat yaitu memudahkan masuknya tenaga kerja asing," kata Said.
Poin kelima, kata tokoh pergerakan kaum buruh tersebut, Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja akan menghilangkan jaminan sosial, dan terakhir menghilangkan
sanksi pidana bagi pengusaha.
Said menambahkan, pada prinsipnya KSPI setuju dengan sikap Presiden Joko
Widodo yang ingin mengundang investasi ke Tanah Air dengan tujuan membuka
lapangan kerja seluas-luasnya, namun hal itu harus pula diselaraskan dengan
perlindungan kaum buruh.
Page 103 of 152.
