Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 32
Title BURUH SERANG DESAK OMNIBUS LAW RUU CILAKA TAK DILANJUTKAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 21 Januari 2020
https://republika.co.id/berita/q4f0bp382/buruh-serang-desak-omnibus-la w-ruu-cilaka-
Page/URL
tak-dilanjutkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Puluhan buruh dari perwakilan Federasi Serikat Buruh di Banten mendatangi gedung
DPRD Banten di Serang, Senin (20/1), menolak pembentukan Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja (Cilaka).
Para perwakilan buruh tersebut meminta kepada lembaga legislatif di Provinsi
Banten tersebut membawa tuntutan mereka ke DPR RI agar pembentukan UU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tidak dilanjutkan. Kedatangan para
buruh diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banten Barhum dan Kepala
Disnakertans Banten Al Hamidi di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD.
Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum
DPD Banten, M Kamal Amrullah mengatakan, pembentukan UU Omnibus Law Cilaka
memberatkan lantaran merugikan buruh.
"Ada beberapa catatan dari hasil kajian materi draf naskah UU Omnibus Law Cilaka
seolah-olah ditutupi dan hanya pernyataan-pernyataan saja dari pejabat sehingga
memicu reaksi negatif. Omnibus Law Cilaka bukan cara yang terbaik untuk
meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan kerja. Ada enam poin hal yang
mendasar," katanya.
Ke-enam point tersebut, kata dia adalah, menghilangkan upah minimum, kedua
menghilangkan pesangon, ketiga fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan
outsourching, dan buruh kontrak diperluas.
"Ke-empat, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi tenaga kerja asing
(TKA) Unskill, kelima adalah jaminan sosial terancam hilang. Keenam
menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," kata Kamal.
Melihat dari wacana omnibus law Cilaka, kata Kamal, sulit untuk meningkatkan
kesejahteraan para pekerja atau buruh.
"Ini bukan masalah pekerja. Tapi menyangkut permasalahan seluruh rakyat
Indonesia. Dan secara tegas kami menolak terhadap rencana pembentukan
Omnibus Law Cilaka," kata dia.
Page 31 of 152.
