Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 33
Ketua DPD FSPI Banten, Redy Darmana mengatakan, pemerintah semestinya
membuat regulasi yang berpihak kepada semua pihak, buruh dan pengusaha.
"Kami memang baru mendengar kalau pembentukan UU Omnibus Law Cilaka itu
akan memberatkan pekerja. Dan pada kesempatan ini kami berharap aspirasinya
dari DPRD Banten dibawa ke DPR RI sehingga sampai. Dan jika ini terjadi, tidak
menutup kemungkinan kami akan melakukan.mogok masal dan melakukan aksi
unjuk rasa," kata dia.
Ketua DPC FSPKEP Kabupaten Serang Argo Prio Sudjatmiko juga mengatakan, para
buruh di Kabupaten Serang akan melakukan aksi unjuk menolak omnibus law cipta
lapangan kerja, karena dinilai akan merugikan kalangan buruh.
"Tanggal 28 Januari nanti khusus buruh di Kabupaten Serang akan melakukan aksi
ke dprd dan pendopo bupati Serang," kata Argo.
Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum pada saat audensi menyambut positif
kedatangan serikat buruh.
"Saya apreasiasi dan saya juga ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan
teman-teman aliansi ini. Ini juga menjadi bahan masukan bagi kami. Sejujurnya
kami belum begitu memahami isi dari draf UU Omnibus Law," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengharapkan buruh tetap
menciptakan hubungan kerja dan suasana iklim investasi baik.
"Ketenagakerjaan ini kan menyangkut tiga unsur. Pemerintah, buruh dan
pengusaha, kami harap dengan adanya wacana pembentukan UU Omnibus Law
Cilaka oleh pemerintah tidak menganggu kondisi investasi di Banten," katanya.
Page 32 of 152.
