Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 34

Title          OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA TIDAK MENGURANGI UPAH
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      21 Januari 2020
                              https://ekbis.sindonews.com/read/1502521/34/omnibus-law-cipta-lapangan -kerja-tidak-
               Page/URL
                              mengurangi-upah-1579541862
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menegaskan
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan
               mengurangi upah minimum para tenaga kerja.

               Kendati dalam RUU ini membahas pembayaran upah berdasarkan jam kerja, hal ini
               bukan berarti mengikis upah minimum. Masalah upah ini yang membuat beberapa
               kelompok pekerja melakukan unjuk rasa pada Senin ini.

               "Kami secara pararel membahas undang-undang dan menyelesaikan peraturan
               pelaksanaanya. Jadi begitu diserahkan ke DPR, katakanlah pekan depan sudah
               mulai dibahas di DPR, sekaligus tim kami membahas PP dan turunannya," ujar
               Susiwijono di Jakarta, Senin (20/1/2020).



               Dia melanjutkan hingga akhir pekan lalu, proses pembahasan Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja sebetulnya masih di tahap dibahas pemerintah. Sehingga belum
               masuk tahap sosialisasi.

               "Apa yang mau disosialisasikan? Pembahasannya saja baru selesai semalam. Kalau
               dibilang tidak dilibatkan, Senin minggu lalu kan perwakilan buruh kita undang ke
               sini, baru setelah itu Kadin. Memang prosesnya belum sampai harus membuka. Ini
               kan baru di dapurnya pemerintah. Habis itu kita serahkan ke Parlemen, nanti di
               pembahasan Perlemen juga mengundang semua stakeholder terkait, semua akan
               dilibatkan," jelasnya.

               Susiwijono menekankan bahwa penerapan Omnibus Law ini akan dilakukan
               bertahap. Tahapannya, aturan ini masuk dalam Prolegnas, nantinya Presiden akan
               mengirimkan Surat Presiden (Surpres) sebagai pengantar untuk menyerahkan
               naskah akademik dan draf RUU tersebut. Setelah itu, DPR yang akan memutuskan
               untuk mulai membahasnya.

               "Tata kelolanya kita jaga. Kalau kami di pemerintah saja minggu lalu masih
               berdebat pakai ini, pakai itu, jadi apa yang mau disosialisasikan," tandasnya.
               (ven)



                                                       Page 33 of 152.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39