Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 42

Title          OMNIBUS LAW TAK AKAN RUGIKAN BURUH
               Media Name     suaramerdeka.com
               Pub. Date      21 Januari 2020
                              https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/214481/omnibus-law-tak-akan- rugikan-
               Page/URL
                              buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),
               Mahfud Md menegaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memperluas
               ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

               Menurut Mahfud, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan memberikan
               kerugian seperti sempat disuarakan para buruh saat berunjuk rasa, Senin (20/1) di
               Jakarta. "Cipta lapangan kerja itu maksudnya agar lapangan kerja bagi masyarakat
               Indonesia semakin terbuka lebar,"

               kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. Lebih lanjut dijelaskan
               Mahfud, tersedianya lapangan kerja yang luas bisa terwujud jika mekanisme
               investasi dibuat mudah melalui omnibus law. Tidak hanya investor asing, dalam
               negeri juga bisa dengan mudah menanamkan modal, sehingga akan muncul banyak
               tempat usaha baru.

               "Upaya yang akan dilakukan adalah mempermudah, menyederhanakan, perizinan
               investasi," imbuh Mahfud. Mahfud juga menyampaikan, omnibus law tidak akan
               serta merta membuat pasar Indonesia dikuasai asing. Omnibus law adalah regulasi
               baru yang diyakini akan meningkatkan jumlah lapangan kerja yang memberi
               manfaat tinggi kepada rakyat.

               Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Senin, (20/1)
               siang. Salah satu tuntutannya menolak adanya Omnibus Law Rancangan
               Undangundang Cipta Lapangan Kerja yang saat ini tengah digagas.

               Setelah beberapa lama berdemo, perwakilan buruh yang dipimpin Presiden
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal diterima oleh Komisi IX RI.
               Pertemuan antara sejumlah perwakilan buruh itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi
               IX, Ansory Siregar.

               Alasan Penolakan

               Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada enam hal yang dapat merugikan buruh
               apabila omnibus law ini diberlakukan. Salah satunya mengenai pengupahan.

               "RUU ini akan mengakibatkan hilangnya upah minimum, padahal ini adalah jaring




                                                       Page 41 of 152.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47