Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 44
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, omnibus law merupakan jawaban
dari keluh kesah para pelaku usaha yang selama ini tidak bebas dalam berekspansi.
Rencananya, UU omnibus law akan merevisi 1244 pasal dari 79 UU.
Omnibus law adalah aturan yang disiapkan guna memperkuat perekonomian
nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya
dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Omnibus law Cipta Lapangan Kerja sendiri mencakup sebelas klaster dari 31
kementerian dan lembaga terkait. Kesebelas klaster tersebut adalah
Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan,
Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, dan Dukungan
Riset dan Inovasi.
Selain itu masih ada Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan
Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. Adapun omnibus
law Perpajakan mencakup enam pilar, yakni Pendanaan Investasi, Sistem Teritori,
Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan
Fasilitas.
Omnibus law sendiri telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Super Prioritas 2020. Jokowi juga berharap DPR dapat menyelesaikan UU omnibus
law dalam waktu 100 hari.
"Kami berharap DPR segera menyelesaikan (UU omnibus law-Red) maksimal 100
hari. Cepat sekali kalau ini terjadi. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa
selesaikan ini dalam 100 hari," ungkap Jokowi saat menghadiri acara pertemuan
tahunan industri jasa keuangan Tahun 2020 di Grand Bballroom, The Ritz Carlton
Pacific Place (PP), Jakarta, Kamis (16/1). (viva, dtc,ant-64)
Page 43 of 152.
