Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 43
pengaman bagi buruh tidak absolut miskin. Dengan adanya upah per jam, potensi
hilangnya upah minimum akan terjadi," kata Said di Komisi IX DPR.
Kedua, adalah hilangnya pesangon karena Menko Perekonomian menggantikan
sistem pesangon dengan unemployment benefit, memberikan tunjangan PHK
sebesar enam bulan.
"Padahal kalau orang masa kerja delapan tahun lebih sekurangkurangnya akan
mendapatkan 14 bulan pesangon tetapi mau dihapus menjadi enam bulan
tunjangan PHK," ujar Said.
Ketiga, terkait tenaga kerja asing (TKA) akan menjadi semakin bebas, karena
selama ini TKA adalah skill workers atau yang memiliki kemampuan khusus, dan
yang unskill workers atau buruh kasar dilarang.
Omnibus Law dikhawatirkan membuka peluang unskill workersatau buruh kasar bisa
masuk dengan mudah karena RUU Cipta Lapangan Kerja.
"Ini mengancam lapangan pekerjaan lokal dan mengganggu hubungan industrial di
Indonesia," ujarnya. Adapun keempat menurut Iqbal adalah penggunaan
outsourcing dan karyawan kontrak menjadi dibebaskan.
Dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan batasan untuk
karyawan kontrak, dan jika tidak ada batasan akan berbahaya karena buruh tidak
mempunyai kepastian lapangan pekerjaan pada masa depan.
"Kelima adalah hilangnya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan karena sistem
upah per jam tadi dan juga pesangon yang tidak ada, daya beli buruh akan
menurun sehingga tidak memiliki kemampuan membayar iuran jaminan kesehatan
maupun jaminan pensiun," ujarnya.
Terakhir, yang merugikan pekerja adalah hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha.
Ini akan membuat pengusaha semena-mena dalam memperlakukan buruh.
"Ini akan membuat pengusaha semena-mena untuk tidak melaksanakan aturan
perundangundangan itulah enam alasan dan ada alasan lain yang kami sandingkan
setelah DPR memberikan draf dari RUU Cipta Lapangan Kerja," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan, pihaknya akan mengawal
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. "Insyaallah dari Komisi IX akan bersama
buruh," kata Ansory seusai bertemu dengan perwakilan buruh.
Dua RUU
Seperti diketahui, Pemerintah akan mengajukan dua RUU omnibus law Cipta
Lapangan Kerja dan omnibus law perpajakan kepada DPR. Kedua aturan tersebut
dikenal juga dengan nama UU Sapu Jagat.
Page 42 of 152.
