Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020
P. 68
karena perusahaan juga beritikad tetap membayarkan THR secara penuh, meskipun
bertahap.
Hal terpenting, pengusaha yang mengajukan penangguhan harus mematuhi
kesepakatan waktunya karena pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi
administrasi sesuai aturan yang ada.
Terkait kewajiban perusahaan membayarkan THR, kata dia, sudah dibuatkan surat
edaran THR keagamaan tahun 2020 yang disampaikan kepada 170 perusahaan
sejak 27 April 2020.
Melalui surat edaran tersebut, perusahaan yang berhenti produksi sehingga tidak
mampu membayar, juga bisa membayarkan nantinya setelah berproduksi kembali
atau dibayar secara bertahap sesuai kesepakatan dengan pekerja.
Surat edaran yang dibagikan sebelumnya, bisa dijadikan pedoman pemberian THR
bagi para pekerja di Kudus karena diatur sejumlah kebijakan terkait besaran dan
ketentuan THR.
Di antaranya, pekerja yang berhak mendapatkan THR merupakan pekerja yang
telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus yang mempunyai
hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT.
Sementara pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus diberikan satu bulan upah, sedangkan masa kerja satu bulan terus
menerus tetapi kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proporsional sesuai
masa kerja.
Page 67 of 153.
