Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020
P. 73
Title ANGGOTA DPR SEBUT RUU CIPTA KERJA BERI KEMUDAHAN BAGI UMKM
Media Name elshinta.com
Pub. Date 28 Mei 2020
https://www.elshinta.com/news/207429/2020/05/28/anggota-dpr-sebut-ruu- cipta-kerja-
Page/URL
beri-kemudahan-bagi-umkm
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin menyebutkan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja akan memberi kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) dengan setidaknya terdapat empat poin terkait sektor
tersebut yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja.
"Salah satunya penyederhanaan perizinan basis data tunggal dengan memakai
sistem OSS (one single submission) dan kemudahan bagi UMKM untuk pengajuan
nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi
semua kegiatan usaha, seperti perizinan usaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal
dan sebagainya," katanya lewat keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis
(28/5).
Kemudian, kemudahan akses pembiayaan, yakni kegiatan UMKM dapat dijadikan
jaminan kredit, dengan lembaga pembiayaan berorientasi pada kelayakan usaha dan
tidak lagi pada jaminan (collateral).
"RUU juga mengatur insentif/ketersediaan dana alokasi khusus (DAK) untuk
mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM," ujar politisi Partai
Golongan Karya tersebut.
Selanjutnya, RUU Cipta Kerja mengatur kemitraan antara usaha menengah/besar
dengan usaha mikro/kecil dalam melakukan bisnis besar melalui pembinaan dan
pendampingan.
"Adanya pengecualian upah minimum bagi UMKM, diharapkan akan mendorong
kemitraan dan menjadikan UMKM lebih kompetitif," kata Mukhtarudin.
Keempat, perluasan akses pasar yakni RUU ini akan memberikan perluasan dan
kepastian bagi pemasaran produk dan jasa UMKM, antara lain dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian atau Lembaga, BUMN maupun
BUMD.
Dengan demikian, RUU Cipta Kerja diharapkan akan memberikan kemudahan dan
perlindungan terhadap kepentingan pelaku UMKM, agar diperlakukan secara adil
dan dipastikan tidak ada kebijakan yang menyulitkan dalam melakukan kegiatan
ataupun meningkatkan usahanya.
Page 72 of 153.
