Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021

tersebut, mayoritas bekerja di sektor pariwisata. "Tingginya jumlah pekerja yang terpaksa harus
dirumahkan tidak terlepas dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Karena dampak dari adanya kebijakan PPKM destinasi wisata banyak yang ditutup.
Namun seiring dengan adanya kebijakan PPKM level 3 sejumlah perusahaan mulai
mempekerjakan karyawannya,"kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di Kompleks
Kepatihan, Jumat (10/9).

Aria mengatakan, seiring penurunan jumlah kasus harian dan penurunan level PPKM di DIY
menjadi level 3 beberapa perusahaan mulai mempekerjakan karyawan yang dirumahkan. Selain
itu beberapa perusahaan sudah ada yang mulai beroperasi 100 persen, meski jumlahnya masih
terbatas. Sementara itu, untuk jumlah pekerja yang di PHK tercatat sekitar 200an orang. Untuk
pekerja yang terpaksa harus di PHK mayoritas juga berasal dari sektor pariwisata.

"Apabila dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Perusahaan
sektor industri non pariwisata jauh lebih baik. Pasalnya beberapa perusahaan yang memenuhi
syarat sudah bisa uji coba operasional 100 persen. Tentunya semua itu harus dilakukan dengan
mengedepankan Prokes. Seperti penerapan aplikasi PeduliLindungi, cakupan vaksinasi
jangkauan 90 persen," terangnya.

Menurut Aria, para pekerja kurang beruntung itu telah mendapatkan bantuan baik skema
Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun bantuan dari Dinsos bagi
yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (Ria)-f

262