Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 40
"Sobat Prakerja, Gelombang 20 akan ditutup pada hari Minggu, 12 September 2021,
pukul 23.59 WIB. Bagi Sobat Prakerja yang sudah memiliki akun Prakerja dan sudah
melakukan update data diri segera klik tombol "Gabung" yang ada di dashboard ya!,"
mengutip penjelasan Manajemen Kartu Prakerja.
Dikatakan jika nantinya notifikasi hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 20 akan tampil
di dashboard Kartu Prakerja.
"Sobat bisa cek secara berkala.Hati-hati dengan situs palsu! Daftar hanya di situs resmi
www.prakerja.go.id. Jangan lupa pantau terus infonya di akun Instagram Kartu Prakerja
yaa Sobat!," himbauan untuk peserta.
Nantinya, peserta Kartu Prakerja 2021 yang lolos akan mendapatkan insentif dari
pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.
Rinciannya, peserta mendapatkan uang bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif
pasca-pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar
Rp 50.000 untuk tiga kali.
Berbagai program pemulihan ekonomi telah dirumuskan oleh Pemerintah, di antaranya
Program Kartu Prakerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini
mengatakan jika para alumni kartu prakerja juga bisa memperoleh manfaat lain bila
berhasil menjadi peserta Kartu Prakerja.
"Selain Program Kartu Prakerja, Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) untuk UMKM dengan bunga 3 persen. Jadi bagi para alumni Program Kartu
Prakerja bisa memanfaatkan KUR ini untuk ini mengembangkan usahanya," ujar
Airlangga beberapa waktu lalu Manfaat Program Kartu Prakerja telah diterima oleh lebih
dari 10 juta masyarakat dari seluruh Indonesia.
Antusiasme yang tinggi terhadap program ini terlihat dari hampir 70 juta pendaftar
Program Kartu Prakerja sejak Batch 1 tahun lalu hingga Batch 19 yang baru saja dibuka
pada bulan Agustus 2021.
Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik
pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun
tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
Penerima program ini harus tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM,
bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota
DPR, DPRD.
39
