Page 131 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2019
P. 131
Menurutnya, nilai UMSK yang dirokemendasikan Bupati Kabupaten Karawang
cenderung memberatkan industri sebesar Rp 4,2 juta hingga Rp 4,9 juta.
Dikhawatirkan berdampak terhadap daya saing industri di Karawang dibandingkan
dengan di daerah lain.
Ia mencontoh, kalau industri garmen di Kabupaten Karawang harus membayar upah
Rp 4,2 juta, sedangkan di Kabupaten Subang hanya Rp 1,8 juta. Ketimpangan
angka tersebut sangat memberatkan untuk dapat bersaing untuk sektor industri
lainnya.
"Dampak dari upah ini sangat jelas. Karawang pengangguran tertinggi nomor tiga di
Jabar. Dan tahun 2017-2018 sudah banyak industri yang hengkang dari Karawang.
Ada yang ke Majalengka, ada yang ke Jepara bahkan ada yang ke luar negeri.
Karena upah di Karawang paling tinggi se-Asia tenggara," tuturnya.
Syukur menjelaskan hal itu juga berdampak terhadap masyarakat di Karawang yang
akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebab, menurut dia, industri tersebut sukar
untuk bersaing maka akan melakukan efisiensi karyawan.
"Penolakan rekomendasi bupati ini ada beberapa langkah yang kita lakukan secara
normatif. Kita sudah lakukan ke kementerian dan ke Ombudsman. Bila tidak ada
jalan keluar akan menempuh jalur hukum ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara),"
ujar Syukur.
Sekretaris Disnakertrans Jabar Agus Hanafiah menilai adanya keluhan dari sejumlah
perusahaan ini semata-mata sebagai masukan pemerintah agar lebih baik.
Khususnya di bidang industri dan ketenagakerjaan.
Agus memastikan surat penolakan rekomendasi UMSK 2019 tersebut akan segera
disampaikan kepada Kepala Disnakertrans Afriandi.
Page 130 of 137.
