Page 134 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2019
P. 134
Beruntung lima bupati dan satu wali kota di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan
Madiun sangat mendukung jaminan sosial, apalagi setelah ada edaran dari Gubernur
Khofifah," kata Edy.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Suyoto mengatakan Pemerintah Kota
(Pemkot) Madiun sangat mendukung adanya jaminan sosial bagi pekerja bukan
upah, UMKM, ataupun informal. Bahkan, Pemkot Madiun memiliki program akan
melindungi para tenaga kerja sektor informal atau bukan penerima (BPU) di
wilayahnya dengan mengikutsertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan guna
mengurangi terjadinya risiko kerja.
"Jadi nanti pada tahun 2020, Pemkot Madiun akan memberikan bantuan iuran
kepada tenaga kerja informal untuk diikutkan dalam jaminan sosial
ketenagakerjaan. Meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS
Katenagakerjaan," kata Suyoto.
Guna mewujudkan program tersebut, pihak Disnaker juga telah melakukan
sosialisasi program jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerja informal ke seluruh
lurah dan camat di Kota Madiun.
Setelah itu, para lurah akan melakukan pendataan tentang jumlah tenaga kerja
informal yang ada di masing-masing kelurahan.
Dari data yang terkumpul nantinya akan dijadikan daftar awal untuk dilakukan
verifikasi dan validasi oleh tim yang bertugas.
Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, nantinya akan diperoleh jumlah pekerja
informal di Kota Madiun yang akan diikutkan dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan mulai tahun 2020 mendatang.
Page 133 of 137.
