Page 137 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2019
P. 137
Dengan upah yang cenderung tinggi dibanding daerah lainnya itu, dia sampaikan,
masyarakat di Kabupaten Karawang sendiri akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Sebab, jika industri tersebut sukar untuk bersaing maka akan melakukan efisiensi
seperri pengurangan karyawan.
"Penolakan rekomendasi bupati ini ada beberapa langkah yang kita lakukan secara
normatif. Kita sudah lakukan ke kementerian dan ke Ombudsman. Bila tidak ada
jalan keluar maka akan menempuh jalur hukum ke PTUN (Peradilan Tata Usaha
Negara)," katanya.
Di lokasi yang sama, Sekretaris Disnakertrans Jabar Agus Hanafiah menilai adanya
keluhan dari sejumlah perusahaan ini semata-mata sebagai kontruksi pemerintah
agar lebih baik. Khususnya di bidang industri dan ketenagakerjaan.
Agus memastikan, surat penolakan rekomendasi UMSK 2019 tersebut akan segera
disampaikan kepada Kepala Disnakertrans Afriandi yang sedang tidak ada di lokasi.
"Akan secepatnya kami akan sampaikan kepada Pak Kadis dan agar Pak Kadis
segera menyampaikanya kepada Gubernur," ujar Agus. (Sam).
Page 136 of 137.
