Page 136 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2019
P. 136
itu, sistem pengupahan adalah masalah yang sangat urgent karena ruh dari
hubungan utama industrial ketenagakerjaan adalah pengupahan.
"Apalagi Karawang menjadi perhatian kita semua, bukan hanya di Jabar tapi bahkan
di nasional. Presiden dan wakil presiden juga pasti memperhatikan ini. Jadi untuk
menyelesaikannya harus se-taat azas mungkin seperti yang Kang Emil (sapaan
Ridwan Kamil ) sering sampaikan," katanya.
Diketahui, Apindo sendiri telah menyerahkan bukti surat penolakan rekomendasi
upah minimum sektoral Kabupeten Karawang dari 136 perusahaan kepada
Disnakertrans Jabar, Jumat (23/8/2019).
Hal ini melibatkan sejumlah sektor, yakni sektor komponen, sektor elektronik, sektor
baja, sektor kimia, sektor rokok, sektor makanan dan minuman, sektor galian bukan
logam, dan sektor plastik.
Ketua DPK Apindo Karawang Abdul Syukur mengatakan penolakan tersebut
dilatarbelakangi lantaran rekomendasi UMSK 2019 yang diajukan Bupati Kabupaten
Karawang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015
tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018,
khususnya pasal 15 dan pasal 16.
Dalam regulasi tersebut disebutkan, katanya, bahwa UMSK harus terlebih dulu
diproses melalui kesepakatan antara serikat sektor dan asosiasi sektor. Namun yang
terjadi, Pemerintah Kabupaten Karawang membuat rekomendasi tanpa ada
kesepakatan sebelumnya dengan pihaknya.
"Dan gubenur pun di sana ditegaskan tidak bisa mengambil diskresi terkait dengan
UMSK . Karena kalau tidak ada kesepakatan, maka berlaku upah yang lama selama
upahnya itu tidak lebih rendah dari UMK," ujar Syukur.
Menurut dia, nilai UMSK 2019 yang dirokemendasikan oleh Bupati Kabupaten
Karawang cenderung memberatkan industri, yaitu di angka Rp 4,2 juta hingga Rp
4,9 juta. Sehingga akan berdampak terhadap daya saing industri di Kabupaten
Karawang dibandingkan dengan di daerah lain.
Syukur mencotohkan, industri garmen di Kabupaten Karawang harus membayar
upah Rp 4,2 juta sementara di Kabupaten Subang hanya Rp1,8 juta. Ketimpangan
angka tersebut otomatis akan sangat memberatkan untuk dapat bersaing. Hal
tersebut berlaku juga di sektor industri lainnya.
"Dampak dari upah ini sangat jelas.
Karawang pengangguran tertinggi nomor tiga di Jabar. Dan tahun 2017-2018 sudah
banyak industri yang hengkang dari Karawang . Ada yang ke Majalengka, ada yang
ke Jepara bahkan ada yang ke luar negeri. Karena upah di Karawang paling tinggi
se-Asia Tenggara. Dan ini menjadi tantangan tersendiri," katanya.
Page 135 of 137.
