Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 103
Dia mengatakan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan PMI, peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun
daerah yang dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. "Di sinilah peran pentingnya
untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak berangkat hingga kembali
ke kampung halaman," ujar Ida, Menaker mengatakan pihaknya menyadari, tingginya minat
masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan informasi dan tata cara
yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini penting agar terhindar dari risiko-risiko
yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Menaker, secara kongkrit, perlindungan tersebut menjadi tupoksi dari Satgas
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMMI). Lewat Satgas ini tentunya diharapkan dapat
dilakukan pencegahan pengiriman dan penempatan PMI non-prosedural, serta membahas
tantangan dan solusi terkait pelayanan dan perlindungan pekerja migran.
Terbaru, salah satu perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPMI adalah memfasilitasi
pendampingan pemulangan salah satu pekerja migran asal Palu dari Riyadh, Arab Saudi, awal
Oktober lalu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menjelaskan, keberadaan Satgas
PPMI merupakan amanat dari Undang-Undang 18 Tahun 2017.
Sejatinya Satgas tersebut telah terbentuk sejak 2012, dengan nama Satuan Tugas Pencegahan
TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah debarkasi/embarkasi. Pada
2020, satgas itu berubah nama menjadi Satgas PPMI, dengan tujuan perluasan cakupan tugas
dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku. (E-3)
102
