Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 106

Judul               Pemda DIY Masih Tunggu Data BPS untuk Tentukan UMP Tahun 2022
                Nama Media          jogja.tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://jogja.tribunnews.com/2021/10/28/pemda-diy-masih-tunggu-
                                    data-bps-untuk-tentukan-ump-tahun-2022
                Jurnalis            Yuwantoro Winduajie
                Tanggal             2021-10-28 20:17:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY) Pertumbuhan
              ekonomi  masih  menunggu  rilis  BPS  setelah  5  November  baru  akan  ada  rilis  BPS  terkait
              pertumbuhan ekonomi



              Ringkasan

              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  DIY  masih  menunggu  data  kondisi
              perekonomian DIY untuk menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2022
              mendatang. Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menuturkan, penentuan kenaikan upah
              mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



              PEMDA DIY MASIH TUNGGU DATA BPS UNTUK TENTUKAN UMP TAHUN 2022

              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  DIY  masih  menunggu  data  kondisi
              perekonomian DIY untuk menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2022
              mendatang.

              Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menuturkan, penentuan kenaikan upah mengacu pada
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Dalam  PP  tersebut,  diatur  bahwa  salah  satu  formulasi  penetapan  UMP  adalah  inflasi  atau
              pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DIY.

              "Pertumbuhan ekonomi masih menunggu rilis BPS setelah 5 November baru akan ada rilis BPS
              terkait  pertumbuhan  ekonomi,"  kata  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
              (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi.

              Jika  data  kondisi  perekonomian  telah  dirilis,  Disnakertrans  DIY  akan  segera  melakukan
              pembahasan dengan Dewan Pengupahan Daerah terkait penetapan UMP. (tro).

                                                           105
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111