Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 109

Judul               Tak Ada Lagi Survei KHL, DPD KSPSI DIY Usul UMP DI Yogyakarta Naik
                                    12 Hingga 15 Persen
                Nama Media          jogja.tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://jogja.tribunnews.com/2021/10/28/tak-ada-lagi-survei-khl-dpd-
                                    kspsi-diy-usul-ump-di-yogyakarta-naik-12-hingga-15-persen
                Jurnalis            Miftahul Huda
                Tanggal             2021-10-28 20:14:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemda DIY sudah membahas rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Kepala
              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  DIY  Aria  Nugrahadi  mengatakan,
              persiapan dan koordinasi untuk menentukan komponen pengupahan sudah dilakukan.



              TAK ADA LAGI SURVEI KHL, DPD KSPSI DIY USUL UMP DI YOGYAKARTA NAIK 12
              HINGGA 15 PERSEN

              Pemda DIY sudah membahas rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Kepala
              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  DIY  Aria  Nugrahadi  mengatakan,
              persiapan dan koordinasi untuk menentukan komponen pengupahan sudah dilakukan.

              Pada tahun  ini pemerintah  menggunakan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36 Tahun  2021
              tentang pengupahan.

              Dalam  PP  itu  dijelaskan  untuk  penentuan  upah  nantinya  akan  berdasarkan  perhitungan  dari
              Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  terkait  "Kalau  koordinasi  sudah  kami  lakukan.  Termasuk
              menggunakan  PP  36  2021,  dan  sosialisasi  sudah.  Itu  nantinya  akan  berdasarkan  terhadap
              perhitungan  BPS,  terkait  Aria  menambahkan,  berhubung  dalam  perumusan  penetapan  UMP
              menggunakan PP 36 Tahun 2021, maka pada tahun ini tidak ada survei Kebutuhan Hidup Layak
              (KHL) selama 9 bulan.

              "Untuk KHL, karena amanat PP 36 kami pakai BPS, ya kami mengacu PP 36 itu. Memang dari
              Bappeda DIY ada kenaikan ekonomi sektor jasa. Tapi itu years on years. Kalau triwulan kedua
              yang 11 persen itu, years on years triwulan kedua 2021 dibandingkan years to years triwulan
              kedua 2020 dan pada saat triwulan kedua ekonomi terpuruk," terang dia.

              Pada intinya, lanjut Aria pada triwulan kedua years to years kemarin berdasarkan data Bappeda
              DIY sebesar 11 persen.



                                                           108
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114