Page 110 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 110
Hal itu belum menjadi kesimpulan, sebab saat ini semua pihak masih menunggu data terbaru
dari BPS pusat yang direncanakan akan dikeluarkan pada 5 November 2021.
Dan setelah itu, akan berlanjut pada pembahasan penentuan UMP dan UMK Kabupaten/Kota
2022.
"Intinya kenaikan years to years 11 persen. Tetapi kalau perhitungan BPS nantinya baru setelah
5 November kami tunggu saatnya saja," tegasnya.
Aria belum memprediksikan apakah DIY akan kembali mengalami kenaikan UMP, pihaknya
berharap ada kabar baik untuk semua kalangan.
"Prinsipnya kami baru bisa melakukan perhitungan bila sudah mendapat data dari BPS. Angkanya
keluar tanggal 5. Setelah tanggal 5 ya yang jelas kami dibatasi akhir November untuk penerapan
UMP 2022, dan menurut PP 36 UMK itu akhir November," ungkapnya.
Mersepon hal itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Ruswadi
menyampaikan, rasa keberatan terkait penggunaan PP 36 Tahun 2021 tentang penetapan upah
itu tetap dirasakan oleh kalangan serikat.
Pasalnya, dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja tidak bisa lagi melakukan survei KHL.
Kendati demikian, Ruswadi berharap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali
menaikan UMP di 2022.
"Dari awal sudah mendengar, kemarin juga sedang PPKM berkepanjangan, ekonomi belum
menggeliat, pertumbuhan dan inflasi ekonomi stagnan tapi tidak seperti itu, perusahaan yang
survive juga banyak," katanya.
Ruswadi berharap, Sri Sultan mempertimbangkan daerah-daerah perbatasan dalam
merumuskan penetapan UMP mendatang.
Dan usulan kenaikan UMP 2022 dari kelompok DPD KSPSI DIY disampaikan Ruswadi sebesar 12
hingga 15 persen. Saat ini usulan itu masih terus dilakukan penyempurnaan oleh para serikat
pekerja, dan rencananya berkas usulan itu akan disampaikan ke Gubernur DIY melalui Sekda
DIY.
"Ini baru awal dan belum kami godok dan belum final, ya proyeksi kami sekitar 12 sampai 15
persen yang kami usulkan. Nanti baru akan kami godok, tapi nanti angka yang akan muncul
secara umum segitu," ungkapnya.
Ruswadi mengatakan, wilayah DIY terbilang rapi dalam merumuskan penetapan upah. Sebab
melibatkan dewan pengupahan dan prosesnya terstruktural dari unsur apindo, serikat pekerja
dan pemangku kebijakan. Namun entah mengapa, wilayah DIY masih rendah angka UMP-nya
meski telah melibatkan dewan pengupahan.
"Saya pernah ke Magelang, di sana itu gak ada dewan pengupahan. Hanya informal saja antara
pekerja, Apindo, dan pemangku kebijakan. DIY yang prosesnya rapi tapi kenapa selalu tertinggal
dari mereka," jelas Ruswadi.
Kini Ruswadi dan para pekerja lainnya masih menantikan pemaparan data dari BPS, sebagai
formula untuk merumuskan upah.
"Kami berharap ada keterbukaan data dari BPS, jelas kami nantikan dan jika ada ketidaksesuaian
ya akan kami sampaikan," pungkasnya.
(hda).
109
