Page 117 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 117
Menurut Suhartono, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka meyakinkan
Pemerintah Negara Tujuan Penempatan bahwa kita tidak hanya melindungi PMI, namun juga
melindungi warga negara mereka.
"Kami akan terus memantau dan menindak secara tegas, apabila ada P3MI/LPK-LN yang tidak
mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku," ucap Suhartono.
Berdasarkan Kepdirjen Nomor 3/2748/PK.02.02/VIII/2021, sudah terdapat 56 negara
penempatan yang membuka pintu bagi PMI. Hanya saja, sebagian besar negara itu bukan
menjadi pilihan favorit bagi PMI.
Seiring itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terus melakukan berbagai upaya secara intens
terkait pelindungan PMI.
Beberapa kebijakan Menaker Ida antara lain melalui penguatan peran Satgas Pelindungan PMI.
Selain itu, mempererat kerja sama luar negeri, untuk menjajaki peluang kawasan baru untuk
penempatan PMI.
Apalagi saat ini, Amerika Serikat, Inggris, Autralia dan negara-negara Uni Eropa sedang
mengalami krisis kelangkaan pekerja. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan
krisis kelangkaan pekerja yang terjadi di negara-negara maju itu, dapat membawa peluang baru
bagi angkatan kerja Indonesia.
"Beberapa waktu lalu salah satu negara bagian di AS mengontak kita untuk menjajaki
kemungkinan menerima PMI (pekerja migran Indonesia), terutama di sektor kesehatan,
manufaktur, dan agrikultur," kata Anwar.
Anwar menyebut permintaan terhadap pekerja migran Indonesia saat ini sangat besar, sekitar
30 ribu orang untuk satu negara bagian.
Oleh karena itu, pemerintah masih menjajaki peluang kerja sama itu.
"Peluang itu diharapkan dapat memperluas pasar kerja bagi angkatan kerja dalam negeri yang
berjumlah sangat banyak," tegas Anwar Sanusi. (mcr10/jpnn)
116
