Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 119
mendapatkan manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai
dari dana investasi program JHT.
Pemerintah melalui Kemnaker telah menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program
Jaminan Hari Tua.
Ia mengatakan, ini merupakan kabar baik bagi peserta program JHT dan pengusaha/pemberi
kerja dalam memberikan kemudahan bagi pekerja untuk memiliki rumah sendiri, serta
membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat.
"Kepada BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan sosialisasi secara masif program MLT ini
kepada pekerja, pengusaha, perusahaan pembangunan perumahan (developer), dan perbankan
melalui perjanjian kerja bersama dengan perbankan yang tergabung dalam Himbara (Himpunan
Bank Milik Negara) maupun Aasbanda (Asosiasi Bank Daerah)," ucap Putri saat menyaksikan
Penandatangan Kerja Bersama (PKB) Penyaluran Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan
Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (28/10/2021).
Dalam mengoptimalkan penyaluran manfaat layanan tambahan perumahan pekerja, ada hal-hal
baru yang diatur dalam Permenaker tersebut.
Hal tersebut yakni penambahan bank daerah yang tergabung dalam Asbanda, penambahan
skema baru berupa novasi yaitu pengalihan dari kredit pemilikan rumah atau KPR umum menjadi
KPR manfaat layanan tambahan, serta penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar
perhitungan suku bunga penempatan dan suku bunga pinjaman.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Dari perjanjian ini, Kemenaker menginginkan Bank Tabungan Negara (BTN)
yang core bisnisnya di bidang perumahan agar dapat lebih memberikan kemudahan persyaratan
perbankan kepada pekerja yang mengajukan kredit perumahan melalui program manfaat
layanan tambahan.
Tahun 2017, realisasi penyaluran manfaat layanan tambahan perumahan bagi pekerja/buruh
mengalami kenaikan sebanyak 658 unit rumah. Kemudian pada 2018, meningkat menjadi 1.385
unit. Namun, pada 2019, penyaluran manfaat layanan tambahan terjadi penurunan sebanyak
398 unit rumah.
Sampai dengan tahun 2020, hanya 82 unit rumah yang tersalurkan dikarenakan tidak stabilnya
kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19.
"Saya juga berharap kerja samanya dari para pengusaha/pemberi kerja serta perusahaan
pembangunan perumahan (developer) untuk menyediakan atau memfasilitasi penyediaan
perumahan bagi pekerja/buruh," kata Putri.
Demi membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan terutama untuk pekerja, BPJS
Ketenagakerjaan juga menawarkan program manfaat layanan tambahan perumahan.
Adapun manfaat layanan tambahan perumahan ini terdiri dari empat jenis, yakni pinjaman uang
muka perumahan (PUMP), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit konstruksi (KK), dan pinjaman
renovasi perumahan (PRP).
Untuk KPR, BPJS Ketenagakerjaan membedakannya menjadi dua macam yakni KPR subsidi dan
non-subsidi.
118
