Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021

Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2022 yang kini menjadi perhatian
berbagai pihak.

SOAL KENAIKAN UMP, PESAN KADIN KE SERIKAT PEKERJA: JANGAN MENUNTUT
BERLEBIHAN

SuaraSurakarta.id - Upah buruh di Jawa Tengah bisa dikatakan jauh dari kata-kata sejahtera.
Bahkan UMP di Jateng masuk deretan terendah se-Indonesia. Tentu saja momen akhir tahun
dimanfaatkan para buruh untuk meminta pemerintah menaikan standar upah mereka.

Menyadur dari Solopos.com, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara terkait
rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) tahun
2022 yang kini menjadi perhatian berbagai pihak.
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman Simanjorang
mengatakan soal tuntutan kenaikan UMP tahun depan turut menjadi perhatian pelaku usaha di
tengah pemulihan ekonomi nasional.

Namun demikian, ia berharap para serikat pekerja tidak menuntut secara berlebihan atau di luar
kemampuan dunia usaha.

"Serikat pekerja atau buruh jangan sampai menuntut berlebihan di luar kemampuan dunia
usaha. Dalam kondisi seperti ini saling pengertian sangat dibutuhkan, jangan sampai pelaku
usaha tertekan akibat permintaan kenaikan UMP yang berlebihan," ujarnya, Kamis (28/10/2021).

Sebagai informasi, sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah ada yang mendesak agar UMR
tahun depan naik signifikan atau 10% dibanding tahun lalu.

Hal itu karena berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) selama pandemi meningkat, baik
untuk pembelian masker, vitamin, maupun handsanitizer.
Lebih lanjut, Sarman juga mengingatkan bahwa formulasi penetapan UMP/UMR sudah diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Oleh karena itu, selama tuntutan kenaikan UMP/UMR didasarkan dengan aturan tersebut
tentunya para pengusaha akan bersedia untuk mengupayakannya.

"Adanya isu yang menyatakan UMP akan ada kenaikan dari tahun lalu sejauh rumusnya dan
dasarnya jelas sesuai PP Nomor 36 tahun 2021, pengusaha akan dapat menyesuaikan sesuai
kemampuan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, serikat pekerja atau buruh di Jawa Tengah berharap pemerintah tidak
menggunakan aturan baku dalam penetapan UMP/UMR 2022.

"Kalau mengacu pada aturan baku itu, kenaikan UMP akan ditentukan berdasarkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Kalau seperti itu, jelas kita tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi kan mengalami kontraksi. Kalau pun naik, prediksi kami sekitar
1-2 persen. Itu enggak sesuai bagi buruh memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," terang Ketua
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim, Rabu (27/10/2021).

Oleh karena itu, dalam penetapan upah tahun depan tersebut mereka berharap survei KHL yang
dijadikan acuan. Alasannya, karena selama pandemi berlangsung kebutuhan para buruh
meningkat, seperti harus beli masker, vitamin, handsanitizer dan lainnya.

211