Page 258 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021

"Kami tuntutannya itu ada kenaikan 7-10 persen UMP tahun 2022 mendatang. Kami juga tetap
menginginkan diberlakukannya UMK atau upah minimum sektoral itu harus tetap diberlakukan,"
kata Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti.

Menurut Wira, kenaikan UMP 2022 tersebut dirasa tidak terlalu besar dari besaran UMP tahun
2021 dan 2020 sebesar Rp 2.183.833, karena dari 7 persen hanya naik sekitar Rp 100 ribu saja.
Artinya tidak membebankan para pengusaha, karena yang dituntut pekerja tidak banyak.
Tuntutan kenaikan UMP NTB tahun 2022 diangka 7-10 persen itu kalau mengacu inflasi nasional
dan kenaikan ini tidak sampai berjuta-ju- ta, tapi hanya ratusan ribu. Dikatakan, meski sudah
ditetap- kan aturan UMP naik masih banyak perusahaan justru tidak mengikuti aturan tersebut.
Bahkan ada yang tidak membayarkan sesuai dengan aturan dibuat. Walaupun sudah ditetapkan
UMP naik, tapi belum tentu semua pengusaha mau melaksanakan ketentuan UMP.

"Setidaknya kita punya payung hukum kalau memang nanti tidak dijalankan oleh perusahaan
nakal," tegasnya. Selain itu, pihaknya juga meminta untuk membatalkan UU Ciptakerja dan
kaitannya dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa harus menggunakan UU Ciptakerja.
Saat ini yang terpenting serikat pekerja sudah menyuarakan apa tuntutan dari para pekerja.
Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi NTB Yustinus
Habur men- gatakan, untuk pembahasan UMP 2022 pihaknya belum menerima undangan rapat
dari Dewan Pengupahan Provinsi. Sejauh ini ma- sih menunggu informasi bagaimana
pembahasannya nanti.
"Sampai saat ini belum ada undangan rapat Dewan Pengupahan Provinsi dari Dinas Tenaga kerja
Provinsi NTB. Sementara formula perhitungannya data-datanya juga belum jelas," katanya.
(dev).

257