Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 96

KEMNAKER PASTIKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI MANFAAT LAYANAN
              TAMBAHAN JHT
              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
              Kementerian  Ketenagakerjaan,  Indah  Anggoro  Putri  mengatakan,  pemerintah  memberikan
              kepastian  kesejahteraan  bagi  pekerja/buruh  melalui  program  jaminan  hari  tua  (JHT)  untuk
              mendapatkan manfaat layanan tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang
              dibiayai dari dana investasi program JHT.

              Tahun  2017  realisasi  penyaluran  MLT  perumahan  bagi  pekerja/buruh  mengalami  kenaikan
              sebanyak 658 unit rumah yang meningkat menjadi 1.385 unit di tahun 2018.

              "Pada tahun 2019 penyaluran MLT terjadi penurunan sebanyak 398 unit rumah sampai dengan
              tahun  2020  ini  hanya  82  unit  rumah  yang  tersalurkan  dikarenakan  tidak  stabilnya  kondisi
              perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19," ujar Indah Anggoro Putri saat menyaksikan
              Penandatangan Kerja Bersama (PKB) Penyaluran Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan
              Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, pada Kamis (28/10/2021).

              Dirjen Putri menjelaskan, diundangkannya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 merupakan kabar
              baik bagi peserta program JHT dan pengusaha/pemberi kerja dalam memberikan kemudahan
              bagi  pekerja/buruh  untuk  memiliki  rumah  sendiri,  serta  membantu  pemerintah  dalam
              menyediakan rumah bagi masyarakat.

              Dirjen PHI-JSK Kemnaker Indah Anggoro Putri(c)2021 Dalam mengoptimalkan penyaluran MLT
              perumahan pekerja/buruh, ada hal-hal baru yang diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun
              2021  antara  lain  penambahan  Bank  Daerah  yang  tergabung  dalam  ASBANDA,  penambahan
              skema  baru  berupa  inovasi  yaitu  pengalihan  dari  KPR  umum  menjadi  KPR  MLT,  serta
              penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan suku bunga penempatan (funding)
              dan suku bunga pinjaman (lending).

              "Kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  segera  melakukan  sosialisasi  secara  masif  program  MLT  ini
              kepada pekerja, pengusaha, perusahaan pembangunan perumahan (developer), dan perbankan
              melalui perjanjian kerja bersama dengan perbankan yang tergabung dalam HIMBARA maupun
              ASBANDA (Asosiasi Bank Daerah)," ucapnya.

              Dari perjanjian ini, Dirjen Putri menginginkan Bank Tabungan Negara (BTN) yang core bisnisnya
              di bidang perumahan agar dapat lebih memberikan kemudahan persyaratan perbankan kepada
              pekerja/buruh yang mengajukan kredit perumahan melalui program MLT.

              Dirjen PHI-JSK Kemnaker Indah Anggoro Putri(c)2021 "Saya juga berharap kerja samanya dari
              para pengusaha/pemberi kerja serta perusahaan pembangunan perumahan (developer) untuk
              menyediakan atau memfasilitasi penyediaan perumahan bagi pekerja/buruh," katanya.

              Menurutnya, Menaker Ida Fauziyah juga telah mengingatkan, MLT program JHT ini harus bisa
              memberikan manfaat yang besar bagi peserta dan pemberi kerja, dalam memenuhi kebutuhan
              akan kepemilikan rumah sendiri.

              [hhw].










                                                           95
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101