Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 116
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Kabupaten Tegal, Zainudin, mengungkapkan gaji pelaut di
kapal ikan asing bervariatif. Untuk kapal ikan China dan Taiwan, gaji yang ditawarkan umumnya
minimal 300 dollar AS atau Rp 4,3 juta per bulan.
"Kalau untuk kapal Taiwan dan China, gaji ABK rata-rata minimal 300 dollar AS, artinya bisa lebih
tinggi tergantung pemilik kapal, bahkan bisa lebih rendah. Sebenarnya gajinya besar jika
dibandingkan dengan bekerja di kapal ikan lokal," jelas Zainudin kepada Kompas.com.
Kendati begitu, gaji yang diterima ABK WNI sebenarnya lebih besar. Namun dipotong oleh
perusahaan penyalur sebagai pengganti biaya keberangkatan oleh perusahaan agen pengiriman.
"Karena untuk pekerjaan ABK di kapal ikan asing ini ada brokernya. Jadi gaji dari pemilik kapal
itu dipotong di perusahaan agensi negara asal kapal, lalu dipotong lagi di agensi yang rekrut ABK
di daerah," ujar Zainudin.
"Potongan dari agensi biasanya 600 dollar AS. Kadang memang mahal sampai 1.000 dollar AS,
untuk keperluan paspor, tiket pesawat, medical chekup, dan biaya agen," kata dia lagi.
Menurut dia, di Tegal yang jadi kantong ABK kapal ikan di luar negeri, minat menjadi pelaut di
kapal asing selalu tinggi meski tahu risiko bekerja di atas kapal.
"Broker penyalur kan banyak sekali di Tegal. Jadi kalau dapat pengalaman buruk pas jadi ABK
dulu, dia berangkat lagi dengan agensi lain dan berharap lebih baik. Mereka juga ditawari bonus
tinggi di luar gaji, meski kadang itu tak direalisasikan dan tidak ada perjanjian tertulisnya," jelas
Zainudin.
Pihaknya juga sudah seringkali melaporkan kasus-kasus ekspolitasi ABK Indonesia ke pemerintah
dan aparat setempat.
Respon Menaker
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui adanya ABK Indonesia, khususnya
awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan modern di laut.
"Dari waktu ke waktu, awak kapal Indonesia, khususnya awak kapal perikanan, seringkali
mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut," kata Ida
dilansir dari Antara.
Ida mengungkapkan masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan,
penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.
Ia mengakui lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan
berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.
Upaya perbaikan pun, lanjut Ida, terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian
aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI).
Regulasi itu berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga
maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
"Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg
(Sekretariat Negara)," ujar dia.
115
