Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 213
Judul Ada 2,1 Juta Penerima Subsidi Upah, Kemnaker Usahakan Biar Tak
Dobel
Nama Media detik.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5700465/ada-21-juta-
penerima-subsidi-upah-kemnaker-usahakan-biar-tak-dobel
Jurnalis Erika Dyah
Tanggal 2021-08-28 20:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menemui sejumlah pekerja/buruh yang menerima
bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021 dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur. Salah
satu pekerja yang ia temui dalam kesempatan ini ialah pekerja Rumah Makan Soto Ayam Cak
Har, Surabaya.
ADA 2,1 JUTA PENERIMA SUBSIDI UPAH, KEMNAKER USAHAKAN BIAR TAK DOBEL
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menemui sejumlah pekerja/buruh yang menerima
bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021 dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur. Salah
satu pekerja yang ia temui dalam kesempatan ini ialah pekerja Rumah Makan Soto Ayam Cak
Har, Surabaya.
"Sebagian sudah menerima, sebagian lain dalam proses. Alhamdulillah menurut mereka BSU ini
digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga," kata Ida dalam keterangan tertulis,
Sabtu (28/8/2021).
Ida mengungkap sejauh ini BSU 2021 telah disalurkan kepada 2,1 juta penerima dengan cara
transfer melalui Bank Himbara "Berikutnya akan dibukakan untuk teman-teman pekerja yang
belum memiliki rekening Himbara," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan seluruh BSU akan disalurkan melalui Bank Himbara guna
memudahkan penyaluran BSU tahun 2021. Untuk itu, bagi pekerja/buruh yang telah memenuhi
persyaratan dan belum memiliki rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening baru secara
kolektif.
Selain itu, ia menambahkan data calon penerima BSU tahun ini juga dipadankan dengan data
penerima Bansos lainnya seperti PKH, Kartu Prakerja, dan BPUM. Menurutnya, hal ini akan
menghindari duplikasi data penerima bantuan pemerintah.
212