Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Jawa Barat menjadi provinsi terbesar kantong pekerja migran Indonesia. Namun, tidak semua
pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat diberangkatkan melalui perusahaan penempatan
resmi. Saat ini, ditengarai masih banyak calo penempatan pekerja migran ilegal di Jawa Barat.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan,
semua kabupaten dan kota di Jawa Barat merupakan titik sentrum pekerja migran Indonesia.
Baik yang mendapatkan penempatan resmi maupun penempatan ilegal.

JABAR KANTONG PMI MASIH BANYAK PEKERJA ILEGAL

Jawa Barat menjadi provinsi terbesar kantong pekerja migran Indonesia. Namun, tidak semua
pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat diberangkatkan melalui perusahaan penempatan
resmi. Saat ini, ditengarai masih banyak calo penempatan pekerja migran ilegal di Jawa Barat.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan,
semua kabupaten dan kota di Jawa Barat merupakan titik sentrum pekerja migran Indonesia.
Baik yang mendapatkan penempatan resmi maupun penempatan ilegal.

"Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi kantong terbesar pekerja migran. Kita ingin,
sebesar-besarnya penempatan adalah penempatan (pekerja migran Indonesia) secara resmi.
Dengan demikian, dapat menjadi devisa cukup besar dalam bentuk remittance oleh para pekerja
di luar negeri. Namun, di sisi lain, semua kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi titik sentrum
penempatan pekerja migran, baik secara resmi maupun secara ilegal," kata Benny di sela-sela
sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia, di Kabupaten Bandung, Sabtu (28/8/-2021).

Menurut Benny, saat ini jumlah pekerja migran yang tercatat secara resmi mencapai 4,2 juta
orang. Namun, tidak sedikit juga pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri melalui
agen atau calo penyalur tenaga kerja tidak resmi.

Namun, Benny tidak menjelaskan jumlah pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak resmi
tersebut.

"Kalau pekerja migran tidak resmi, itu kita tidak mengetahui siapa mereka. Kecuali jika mereka
(pekerja migran) kemudian lari ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), kita baru tahu
jumlahnya. Kalau secara resmi kan kita juga mengetahui by name by addres penempatan pekerja
migran itu," ucap Benny.

Untuk menyelesaikan persoalan pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak resmi ini, kata
dia, negara harus mengambil langkah penyelesaian dari hulu.

Salah satunya dengan optimalisasi operasi jalur tikus penyaluran pekerja migran yang
diberangkatkan secara tidak resmi. "Seperti dari pelabuhan dan lintas batas negara," ucapnya.

Kolaborasi

Untuk melindungi masyarakat dari calo penyaluran tenaga kerja tidak resmi ke luar negeri itu,
kata Benny, pihaknya berkolaborasi dengan lembaga lainnya, termasuk pemerintah daerah.

Tujuannya, menjelaskan tentang pentingnya perlindungan calon pekerja migran dengan
memanfaatkan jasa penempatan pekerja migran resmi negara.

"Ini adalah bagian sosialisasi kami agar masyarakat paham bahwa bekerja ke luar negeri itu
adalah hak. Negara akan memberikan fasilitas kemudahan, bahkan kemurahan kepada calon

25