Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 280

Menurut  Menaker  Ida  Tripartit  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  pengusaha,  dan
              pekerja/buruh, harus memiliki komitmen yang sama dalam melihat permasalahan maupun solusi
              menghadapi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan.

              Tripartit  harus  terus  memperkuat  dialog  sosial  sebagai  sarana  komunikasi,  koordinasi,
              konsolidasi, dan dialog mengenai hal-hal terjadi akibat pandemi tersebut.

              "Kekuatan Tripartit inilah yang menjadi kunci sukses dalam menjaga kelangsungan bekerja dan
              kelangsungan  usaha  di  masa  pandemi  Covid-19,"  kata  Menaker  Ida  dalam  acara  Sosialisasi
              Pedoman  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja  Selama  Pandemi  Covid-19  dan  BSU  Tahun  2021  di
              Surabaya, Sabtu (28/8).

              Menaker Ida mengatakan untuk memperkuat dan meningkat peranan Tripartit di masa pandemi,
              pada 13 Juli 2021 yang lalu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kamar Dagang dan Industri
              Indonesia  (KADIN),  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO),  dan  pimpinan  Serikat
              Pekerja/Serikat Buruh telah menggelar Deklarasi Gotong Royong di Masa Pandemi COVID-19.
              "Deklarasi  tersebut  merupakan  bentuk  komitmen  bersama  sekaligus  kolaborasi  antara
              pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, yang
              dilandasi  semangat  saling  peduli,  optimis,  dan  bersama-sama  bangkit  dari  dampak  pandemi
              COVID-19," kata Menaker Ida.
              Selain itu, pihaknya juga menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor
              104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
              Virus Desease 2019 (COVID-19).

              Pedoman  merupakan  acuan  dalam  pelaksanaan hubungan  kerja,  utamanya  bagi  perusahaan
              yang terdampak pandemi dan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19.

              "Ini  penting,  agar  tidak  ada  tindakan-tindakan  sepihak  yang  dilakukan  baik  oleh  pengusaha
              maupun oleh pekerja/buruh, sehingga diharapkan kondisi hubungan kerja di tempat kerja tetap
              kondusif," terangnya.

              Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri; Sesditjen PHI
              dan  Jamsos,  Surya  Lukita  Warman;  Direktur  Binariksa,  Yuli  Adiratna;  Kepala  Disnakertrans
              Provinsi  Jawa  Timur,  Himawan  Estu  Bagijo;  serta  perwakilan  unsur  tripartit  dan  BPJS
              Ketenagakerjaan.

              (jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:.

























                                                           279
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285