Page 282 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 282
TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KEMENAKER RESMIKAN BLK KOMUNITAS TAHAP
I
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan pembangunan Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas Tahap I Tahun 2021. Peluncuran pembangunan ini ditandai dengan
ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama Balai Latihan Kerja Komunitas Tahap I Tahun 2021,
antara Kemnaker dengan lembaga penerima bantuan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu langkah konkrit Kemnaker dalam
meningkatkan kompetensi SDM Indonesia adalah mendirikan BLK Komunitas yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
“Pendirian BLK Komunitas ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat
diakses oleh masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja
yang ada,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (28/8).
Ida menjelaskan, program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo
yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sampai dengan tahun 2020, Kemnaker telah mendirikan
2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah dilakukan penyesuaian
program dan anggaran, pada tahun 2021 Kemnaker menargetkan akan mendirikan 787 BLK.
Adapun, pada tahap I tahun akan dibangun 520 lembaga penerima bantuan BLK Komunitas.
Sedangkan tahap II direncanakan sebanyak 267 lembaga. “Diharapkan dengan adanya program
pendirian BLK Komunitas ini, percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia akan lebih
efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas,”
jelasnya.
Menaker Ida menambahkan, untuk program pembangunan BLK Komunitas tahun ini, Kemnaker
telah menambah kejuruan pelatihan menjadi 24 kejuruan. “Dengan adanya penambahan
kejuruan pelatihan ini, Saya menginginkan adanya link and match dengan industri maupun
UMKM yang ada di sekitar BLK Komunitas,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Ida juga mengingatkan kepada lembaga penerima bantuan, agar dapat
melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.
“Saya telah meminta kepada Bapak Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat semua
proses mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, dan proses pembangunan gedung
workshop untuk dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya,” pungkasnya.
281
