Page 351 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021

Dia juga tidak memiliki jaminan berupa BPJS ketenagakerjaan, padahal memiliki risiko yang
sangat tinggi ketika bekerja di jalanan. "Orang lain mungkin punya pilihan untuk di rumah saja,
tapi anak istri mau makan apa kalau saya tidak keluar.

Di masa pandemi seperti sekarang, taruhannya nyawa, tapi iuran BPJS Kesehatan saja masih
dipotong dari pendapatan kami," tuturnya.

Kurir e-commerce yang lain, Ade Putra mengatakan, selama ia bekerja di lapangan, ada berbagai
macam kendala yang dibebankan sepenuhnya kepada kurir. Mulai dari toko yang tutup, penerima
yang tidak di tempat ketika mengantarkan pesanan COD, barang pesanan yang sudah habis,
kendaraan yang mendadak bermasalah, hingga ukuran paket yang Jumlah Kurir dan Performa
ternyata sangat besar sehingga sulit dibawa menggunakan motor, tetapi tetap harus diantarkan.

"Pihak aplikator mana mau tahu kendala-kendala tersebut, tidak ada toleransi karena kami tetap
harus menyelesaikan orderan dengan kendala yang ada," ucap Ade, yang merupakan kurir jasa
pengiriman barang cepat Lalamove.
Kendala tersebut membebani dalam hubungan kemitraan yang dijanjikan. 'Terasanya malah
kami seolah-olah adalah karyawan mereka, padahal yang namanya kemitraan kan harusnya
saling menguntungkan. Sekarang banyak yang sudah berkembang di berbagai kota besar di
Indonesia, apakah mereka memikirkan nasib mitranya?" tutur Ade.
Tarif dasar pun disebutkan Ade membuat kurir makin menjerit. Jika pada 2018 tarif dasar sebesar
Rp 16.000 untuk 5 kilometer, maka saat ini besarannya menjadi Rp 8.000 per 4 kilometer. Jumlah
tersebut belum termasuk potongan 20% dari aplikator.

Ade membenarkan, ada sebagian konsumen yang memberikan tips. Namun tidak semua
konsumen melakukannya, sehingga tidak menjadi jaminan untuk menambah komponen
pendapatan.

Dia berharap, pemerintah bisa melakukan intervensi untuk membuat regulasi yang menjadi
payung hukum untuk memperbaiki nasib kurir e-commerce ke depan. Terutama, persoalan tarif
dasar yang sangat memengaruhi pendapatan di lapangan.

"Memang pekerjaan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Maka itu harus ada regulasi
tentang keselamatan driver juga, BPJS juga diatur, jangan lagi dibebankan kepada kami di
lapangan," tuturnya.

Protes publik

Executive Director Eman-cipate Indonesia Margianta Surahman mengatakan, realita di lapangan
yang tak semanis promosi berbagai penyedia layanan e-commerce di banyak platform
menggerakkan munculnya petisi #LindungiKurir di laman change.org.
Disebutkan Gian, keluhan para kurir hingga kini sudah tak terhitung. Upah yang masih jauh dari
kelayakan, tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan, celah sistem kemitraan yang
dimanfaatkan, hingga beban berat yang harus ditanggung kurir karena berhadapan langsung
dengan konsumen, menimbulkan berbagai kegelisahan.

Pada 12 Agustus 2021 lalu, Kementerian Tenaga Kerja menggelar pertemuan dengan sejumlah
perwakilan kurir e-commerce. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzi-yali mengatakan akan
meninjau dan mengevaluasi pola kemitraan sejumlah e-commerce yang ada di Indonesia. Hal
itu dilakukan agar posisi tawar kurir terhadap aplikator maupun perusahaan jasa pengantar
barang bisa lebih setara.

350