Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 57
"Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan
seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun di daerah," kata Ida di Jakarta, Minggu (29/8).
Menurut Ida,masih ada kesenjangan pembangunan yang menghalangi kontribusi penyandang
disabilitas dalam berbagai faktor. Selain itu, stigma dan stereotipe pada masyarakat masih kuat.
Di sisi lain, pemahaman terhadap penyandang disabilitas justru masih lemah.
"Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan
kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas," kata Ida.
Dia menilai perlu diadakan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas
melalui ekosistem digital SIAPKerja/Karirhub, link and match ketenagakerjaan, transformasi BLK,
dan pengembangan talenta muda.
Untuk itu, lanjut Ida, pemerintah harus menjamin SDM pada unit layanan disabilitas (ULD)
melalui penyediaan ASN bidang ketenagakerjaan, diikuti peran masyarakat sebagai pendamping
ULD bidang ketenagakerjan yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas.
"Pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan
kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan pengawasan
atau evaluasi," ujar Ida.
56
