Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 56
Judul Kemnaker Dukung Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Kebijakan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210829211226-97-
687058/kemnaker-dukung-ekonomi-inklusif-bagi-penyandang-
disabilitas
Jurnalis Kemnaker, CNN Indonesia
Tanggal 2021-08-29 21:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya
koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun
di daerah
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan
yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya ada bagi
penyandang disabilitas
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi
penyandang disabilitas memerlukan pembentukan kelembagaan, penyediaan SDM, sarana
prasarana, penganggaran, koordinasi, dan pengawasan atau evaluasi
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan melanjutkan kampanye terkait kebijakan ekonomi inklusif bagi
penyandang disabilitas. Tak hanya itu, kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah pun terus
diperkuat seiring percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, penguatan kebijakan tersebut dilakukan antara lain
melalui langkah penyusunan regulasi sebagai pendukung kebijakan.
KEMNAKER DUKUNG EKONOMI INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Kementerian Ketenagakerjaan melanjutkan kampanye terkait kebijakan ekonomi inklusif bagi
penyandang disabilitas. Tak hanya itu, kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah pun terus
diperkuat seiring percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, penguatan kebijakan tersebut dilakukan
antara lain melalui langkah penyusunan regulasi sebagai pendukung kebijakan.
55