Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 64
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan penguatan kebijakan sebagaimana
dimaksud dilakukan melalui langkah-langkah penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan
kebijakan.
"Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan
seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun di daerah," ujar Ida dalam keterangan tertulis,
Minggu (29/8/2021).
Ida mengakui masih ada kesenjangan dalam pembangunan yang menyebabkan penyandang
disabilitas belum mampu berpartisipasi dalam berbagai faktor. Hal itu disebabkan stigma dan
stereotip pada masyarakat serta masih lemahnya pemahaman terhadap para penyandang
disabilitas.
"Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan
kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas," jelas Ida.
Terkait hal tersebut, Ida menyampaikan perlu adanya layanan ketenagakerjaan yang inklusif
bagi penyandang disabilitas dalam program ketenagakerjaan nasional melalui ekosistem digital
SIAPKerja/Karirhub, link and match ketenagakerjaan, transformasi BLK, dan pengembangan
talenta muda.
Ida menyatakan Pemerintah harus menjamin SDM pada unit layanan disabilitas (ULD) melalui
penyediaan ASN bidang ketenagakerjaan serta peran masyarakat sebagai pendamping ULD
bidang ketenagakerjaan yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas.
"Pelayanan Ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan
kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan
pengawasan/evaluasi," urainya.
63
