Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 66
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan bahwa penguatan kebijakan sebagaimana
dimaksud dilakukan melalui langkah-langkah penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan
kebijakan.
"Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan
seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun di daerah," kata Menaker Ida di Jakarta,
Minggu (29/8).
Ia menjelaskan, masih adanya kesenjangan dalam pembangunan yang menyebabkan
penyandang disabilitas belum mampu berpartisipasi dalam berbagai faktor.
Adanya stigma dan stereotipe pada masyarakat serta masih lemahnya pemahaman terhadap
para penyandang disabilitas.
"Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan
kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas," katanya.
Untuk itu, perlu adanya layanan Ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas
dalam program Ketenagakerjaan nasional melalui Ekosistem Digital SIAPKerja/Karirhub, Link And
Match Ketenagakerjaan, Transformasi BLK, dan Pengembangan Talenta Muda.
Menurutnya, Pemerintah harus menjamin SDM pada Unit Layanan Disabilitas (ULD) melalui
penyediaan ASN bidang ketenagakerjaan serta peran masyarakat sebagai pendamping ULD
bidang ketenagakerjan yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas.
"Pelayanan Ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan
kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan
pengawasan/evaluasi," katanya. CM (srf).
65
