Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 102
Title PENGHAMBAT INVESTASI ADALAH KORUPSI BUKAN BURUH PEKERJA
Media Name gatra.com
Pub. Date 13 Februari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/469072/ekonomi/penghambat-investasi- adalah-
Page/URL
korupsi-bukan-buruh-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta, Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan mempertanyakan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law mengarah pada sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, berdasarkan data World Economic Forum, korupsi jadi faktor utama
penghambat investasi Indonesia. Sedangkan, peraturan mengenai ketenagakerjaan
hanya menempati posisi 13 dari total 16 faktor penghambat investasi.
"Pertanyaan kami sebagai serikat pekerja, kenapa ketenagakerjaan jadi sasaran?
Kenapa pekerja atau buruh jadi korban? Ini bisikan dari siapa?" katanya di Jakarta,
Kamis (13/2).
Omnibus Law, Serikat Pekerja: Pemerintah Tak Transparan Selain itu, lanjut Afif,
berdasarkan survei World Bank, investasi di Indonesia lebih tinggi dibanding negara-
negara berpenghasilan menengah ke bawah. Bahkan, investasi dalam Produk
Domestik Bruto (PDB) di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN dan
India.
"Berdasarkan Asia Business Outlook tahun 2019 Indonesia ini termasuk tiga besar
negara yang paling diminati untuk meningkatkan investasi pada tahun 2019. Kita
punya bonus demografi yang tidak dimiliki oleh negara lain," tambahnya.
Ia menegaskan, selama ini, banyaj perusahaan yang tidak keberatan dengan aturan
ketenagakerjaan yang ada saat ini. Malahan, sebagian besar perusahaan
memberikan hak pekerja melebihi apa yang diatur dalam UU.
"Lalu dengerin siapa sih? Apakah oknum pengusaha yang emang bandel? Atau
oknum pengusaha yang memang tidak mau patuh aturan?," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan adanya klaster ketenagakerjaan dalam RUU
Omnibus Law. Bahkan, Serikat pekerja, menolak adanya klaster ketenagakerjaan
dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.
Reporter: Ryan Puspa Bangsa Editor: Bernadetta Febriana.
Page 101 of 177.
