Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020

konferensi pers usai pertemuan dengan para menteri di Gedung Nusantara III,
Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Namun, ia mengaku bahwa pihaknya
belum membaca draf RUU tersebut.

"Hanya disampaikan akan terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal. Ada 7 Komisi di yang
akan terlibat dalam pembahasan RUU ini. Semua akan dilaksanakan sesuai
mekanisme yang ada di apakah melalui Baleg atau melalui Pansus karena
melibatkan 7 Komisi terkait pembahasan 11 klaster yang terdiri dari 15 Bab dan 174
Pasal tersebut," jelas Puan.

Puan juga mengingatkan bahwa jangan sampai dengan belum tersosialisasinya draf
ini kemudian sudah menimbulkan prasangka yang lain dan menimbulkan kecurigaan
karena RI memang belum membahasnya.

"Sebelumnya secara reguler Menteri Keuangan sudah mengirimkan draf Omnibus
Law terkait dengan perpajakan yang rencananya nanti akan dibahas di melalui
Komisi XI," tandas puan.

"Namun hal ini belum menjadi keputusan yang final, karena sesuai dengan
mekanisme yang ada di hal ini harus dibicarakan di tingkat Rapim terlebih dahulu,"
tuturnya.

Sementara, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pada
kesempatan yang sama bahwa tujuan kedatangan para Menteri ke RI adalah untuk
menyerahkan Surat Presiden (Supres), draf undang-undang dan naskah
akademiknya. Dikatakannya bahwa pemerintah juga telah menyerahkan draf RUU
kepada RI untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Selain itu dibahas juga bahwa bersamaan ini akan dilakukan sosialisasi ke seluruh
provinsi di Indonesia. Di mana dalam sosialisasi tersebut akan dilakukan secara
bersama-sama antara pemerintah dan Anggota yang nantinya terlibat, maupun 7
Komisi yang terkait," tutur Airlangga.

Dengan akan dilaksanakannya sosialisasi RUU tersebut, Airlangga pun berharap
seluruh masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan juga
dampaknya bagi perekonomian nasional.

"Isinya murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dimana dalam situasi global
maupun dengan merebaknya isu virus Corona, salah satu solusi untuk meningkatkan
lapangan pekerjaan adalah melakukan transformasi struktural ekonomi yang
seluruhnya ada didalam Omnibus Law," pungkasnya.

Adapun keterangan dari PMJ News, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan pada
Rabu, 29 Januari 2020 bahwa ia telah menandatangani surat presiden Rancangan
Undang-Undang ( RUU ) Omnibus Law pertama tentang perpajakan.***.

Page 105 of 177.