Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 142

Title          OMNIBUS LAW CIPTA KERJA INGIN MENGAKOMODIR KEPENTINGAN PEKERJA
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      13 Februari 2020
                              https://nasional.sindonews.com/read/1526104/13/omnibus-law-cipta-kerja -ingin-
               Page/URL
                              mengakomodir-kepentingan-pekerja-1581599718
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

















               Pemerintah terus berupaya agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa mengakomodir
               semua kepentingan, khususnya para pekerja di Indonesia. Meski kenyataannya draf
               yang sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas masih ditentang sejumlah serikat
               pekerja.

               Hal ini terungkap dalam Indonesia Podcast Show 03 dengan tema "Omnibus Law di
               Mata Generasi Milenial" di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).
               Hadir sebagai pembicara, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko
               Perekonomian I Ktut Hadi Priatna, Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas
               Pengupahan Kemnakertrans Amelia Diatri Tuangga Dewi, Juru Bicara PSI Mikhail
               Gorbachev, Wasekum PP FSP KEP SPSI Afif Johan, dan Pengamat Komunikasi Emrus
               Sihombing.

               I Ktut Hadi Priatna mengatakan, Omnibus Law adalah sebuah metode yang lumrah
               diterapkan saat ini di berbagai belahan dunia. Melalui Omnibus Law, satu UU dapat
               mengubah atau merevisi banyak poin dari banyak UU sekaligus. "Omnibus Law
               berfungsi untuk merevisi, bukan mencabut undang-undang yang berlaku," katanya.

               Menurutnya, dengan metode ini perbaikan UU dapat lebih mudah, lebih terarah, dan
               cepat dilaksanakan. Ia menambahkan di Indonesia, Omnibus Law sudah beberapa
               kali digunakan.

               "Omnibus Law ini tidak hanya terkait pekerja atau ketenagakerjaan, namun juga
               terkait penyederhanaan izin mendirikan usaha. Misalnya saja, salah satu poin RUU
               ini yakni bolehnya mendirikan PT perseorangan, tidak harus perseroan," ujarnya.

               RUU Cipta Kerja ini juga ingin mengangkat kesejahteraan para pekerja dan
               memastikan pemenuhan hak-haknya. Contoh lain adalah pada poin aturan yang
               terkait dengan mekanisme upah. Pekerja yang bekerja penuh waktu yakni selama 8
               jam harus diberikan upah harian atau bulanan, sedangkan yang bekerja paruh
               waktu diberikan upah perjam.




                                                      Page 141 of 177.
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147