Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 143
Sementara Amelia Diatri Tuangga Dewi memaparkan bahwa Omnibus Law ini
merupakan semacam kompilasi dari banyak UU untuk mengatasi UU yang tumpang
tindih. Omnibus Law juga berangkat dari situasi perubahan cepat dunia saat ini
yang harus direspon dengan cepat pula.
"Melalui Omnibus Law, mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan.
Misalnya saja, melalui RUU Cipta Kerja kita dapat memanusiakan manusia. RUU
Cipta Kerja ini diperuntukan untuk menghadapi situasi dan kondisi kontemporer
yang sudah tidak relevan lagi apabila dihadapkan dengan UU Ketenagakerjaan yang
sudah berumur dua dekade," tuturnya.
Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, mengatakan, pemerintah tidak
transparan dalam perumusan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. "Karena
kami tidak dilibatkan secara keseluruhan," ujarnya.
Menurutnya, pelibatan stakeholder dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law
tidak utuh. "Idealnya, sebelum membuat draf RUU-nya ini resmi, libatkan kami,
buka penuh utuh," terangnya.
Pengamat Komunikasi Emrus Sihombing mengungkapkan Omnibus Law ini
revolusioner. Banyak UU dapat diubah atau dengan kata lain disederhanakan
dengan satu UU baru. Dengan demikian dapat menutup peluang bagi para mafia
untuk mengambil keuntungan.
Omnibus Law ini akan berdampak pada kesejahteraan di berbagai bidang, baik
ekonomi, politik maupun sosial. Omnibus Law juga seharusnya dimanfaatkan untuk
permasalahan bangsa lainnya, misalnya toleransi beragama.
"Dalam proses penyusunannya Omnibus Law ini seharusnya melibatkan publik
secara terbuka, misalnya untuk UU Cipta Kerja harus melibatkan organisasi
ketenagakerjaan, seperti serikat pekerja. Segala proses pembentukan kebijakan
publik termasuk yang melalui Omnibus Law ini haruslah dilaksanakan bersama-sama
rakyat, termasuk generasi milenial," ungkapnya.
(poe).
Page 142 of 177.
